November 28, 2020

Diplomasi Tenis Meja

Ketapang, 30 Agustus 2018

Di awal tahun 2017 kami memulai survey jalur untuk rencana proyek baru SUTT 150kV Ketapang – Kendawangan. Belajar dari permasalahan survey pada proyek sebelumnya yang menyebabkan kami agak kerepotan dalam mengurus perijinan lokasinya, kami mengharapkan survey kali ini bisa lebih tepat dalam memilih jalur sehingga semua aspek teknis dan non-teknis bisa mendapatkan skor terbaik. Sedari awal saya bersikeras ke Project Manager dari konsultan survey ini untuk terus koordinasi dengan PLN dan PEMDA dalam pelaksanaan survey proyek tersebut. Apa yang saya tekankan yaitu pemilihan jalur survey juga langsung disesuaikan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang dilewati, sehingga akan memudahkan dalam mengurus perijinan dan pembebasan lahannya. Untuk pembebasan lahan jalur baru saya menargetkan bersama tim agar bisa membebaskan seluruh lahan dalam waktu 3 bulan. Saya pun sudah berkoordinasi langsung dengan Bupati dan Kepala Dinas PUPR, memohon ijin, kalau setelah ini akan ada konsultan survey kami yang akan intensive koordinasi untuk mementukan jalur transmisi SUTT 150kV Ketapang – Kendawangan, dan mohon pendampingan dari personil PUPR.

Berjalan 6 bulan, saya menganggap semua berjalan sesuai harapan, namun ternyata survey pun telah selesai, tetapi belum disesuaikan dengan RTRW setempat, alias survey berjalan sendiri. Ya semua sudah terjadi, dari hasil survey ini pun akhirnya kami baru urus perijinan kesesuaian tata ruangnya. Butuh beberapa kali rapat pembahasan di Dinas PUPR melibatkan semua Dinas terkait, Kecamatan, hingga ke Desa yang akan dilewati. Memang pada akhirnya perijinan Kesesuaian RTRW pun kami dapatkan, namun lokasi jalur transmisi kami akan melewati beberapa konsesi perijinan yang telah diperoleh pihak lain. Akan merepotkan saya pikir dalam proses pembebasan lahannya.

Di akhir tahun 2017 kami mulai proses pembebasan lahan yang intensive. Jalur Ketapang – Kendawangan akan memiliki sejumlah 190 tower dari GI Ketapang hingga ke GI Kendawangan. Tim Tanah yang dikomandani oleh Ade Putera Hasian, seorang putra Minang, berhasil bebaskan sejumlah 150 lahan tapak tower dalam waktu 2 (dua) bulan, namun ada satu masalah di Desa Pagar Mentimun yang ternyata seluruh lahannya sudah dimiliki oleh salah satu PT pengembang Kawasan Industri. Dari hasil survey dan perijinan, ada sejumlah 20 tapak tower yang akan berada dalam rencana Kawasan Industri tersebut. Pengembang tersebut tentu saja menolak rencana tower-tower kami membelah masuk dalam kawasan mereka, dan meminta jalur kami dikeluarkan. Pengembang tersebut berasal dari Tiongkok, namun sudah bisa berbahasa Indonesia, beberapa kali datang ke kantor kami untuk meminta perubahan jalur. Saya masih pada posisi untuk menyatakan bahwa jalur tersebut sudah ditentukan dari hasil survey, tidak bisa sembarang dirubah.

Permasalahan tower dalam kawasan industri ini pun sampai ke Pimpinan Daerah, beberapa kali saya khusus dipanggil dalam rapat formal maupun informal bagaimana mengatasi kepentingan kedua pihak ini.  Saya menyatakan ke beliau, “Pak, saya ini hanya abdi negara yang diberikan tugas untuk melaksanakan pembangunan, sesuai jabatan saya yaitu Manager Unit Pelaksana, jadi tidak bisa merubah apapun, hanya melaksanakan”. Kedua belah pihak baik itu PLN maupun Pengembang tersebut sama-sama menjalankan Proyek Strategis Nasional, artinya proyek pembangunan ini sudah ditentukan di tingkat Pusat. Berikutnya masalah ini pun dibawa ke dalam pembahasan di tingkat Kementrian ESDM. Disepakati bahwa PSN keduanya harus tetap berjalan, praktiknya seperti apa akan disepakati bersama di lapangan.

Tanggal 23 Agustus 2018 saya mengajak GM UIP Kalbagbar, untuk sama-sama cek ke lokasi, apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa disepakati. Kami datang ke lokasi Kawasan Industri tersebut yang berlokasi di Desa Pagar Mentimun, atau lebih tepatnya di lokasi Padang 12, tempat yang selama ini dianggap mistis oleh masyarakat setempat. Di tengah kawasan Padang 12 ini ternyata sudah dilakukan land clearing oleh pengembang Tiongkok tersebut, bahkan ada lokasi kantor dan mess karyawannya, padahal selama ini tidak ada masyarakat setempat yang berani masuk ke dalam kawasan itu. Di lokasi kantor mereka, Pak GM berkata ke bos Tiongkok yang ada “Kita tidak usah rapat membahas segala macam, biar sebagian saja cek lokasi, kita main tenis meja saja”. Bermain lah beliau-beliau itu dalam beberapa set, antara Bos PLN Kalbagbar dengan Bos Tiongkok (tapi bisa sedikit Bahasa). Suasana yang santai bermain sambil diskusi ini hasilnya positif, di akhir sesi disepakati bahwa jalur transmisi PLN tidak usah keluar dari kawasan mereka, namun cukup disesuaikan dengan rencana pembangunan mereka, tidak langsung memotong di tengah-tengah kawasan. Win-win solution.

Beberapa hari kemudian utusan Menteri ESDM datang ke Ketapang dengan jajarannya, kami rapat besar di Kantor Bupati dengan seluruh pemangku kepentingan, dan secara resmi telah kami sepakati kesesuaian jalur transmisi yang akan melewati kawasan industri. Masalah selesai, yang diawali dengan Diplomasi Tenis Meja.

Rizki Aftarianto

A 33 years old engineer from Jakarta. Currently working for electricity State-owned Enterprises based in Jakarta.

View all posts by Rizki Aftarianto →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.